nusakini.com - Internasional - Jepang tidak akan mengirim pejabat senior atau menteri kabinet ke Olimpiade Musim Dingin Beijing pada bulan Februari, kata pemerintah pada hari Jumat - tetapi tidak menyebut keputusan itu sebagai boikot diplomatik.

Jepang "percaya bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itu penting," kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno pada konferensi pers. "Kami membuat keputusan secara komprehensif."

Ketua Olimpiade Tokyo Seiko Hashimoto, Presiden Komite Olimpiade Jepang Yasuhiro Yamashita, dan Ketua Paralimpiade Jepang Kazuyuki Mori masih akan menghadiri acara tersebut, tambah Matsuno.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan awal bulan ini ia tidak berencana untuk menghadiri Olimpiade. Kishida telah menghadapi tekanan yang meningkat di dalam partainya yang berkuasa untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap China, menurut media lokal - masalah rumit bagi Jepang, yang merupakan mitra dekat Amerika Serikat tetapi juga memiliki ikatan ekonomi yang kuat dengan tetangga Asia Timur tersebut.

Olimpiade Beijing telah diselimuti kontroversi selama berbulan-bulan, dengan para aktivis dan kritikus menyerukan boikot atas kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia di China - khususnya terhadap Uyghur yang mayoritas Muslim di wilayah barat Xinjiang.

Sejumlah pemerintah asing, anggota parlemen, pengadilan independen, dan kelompok kemanusiaan telah menyatakan perlakuan China terhadap Uyghur sebagai genosida.

• Insiden Tabrakan Pesawat JAL dengan Pesawat Penjaga Pantai Jepang Tewaskan 5 Orang
• Pesawat Penjaga Pantai Jepang Tabrakan dengan Pesawat JAL dalam Misi Kirim Bantuan Gempa
• Gempa Jepang, Korban Tewas Terus Bertambah
• Jepang akan Anggap Covid sebagai Flu Musiman Biasa
• Kepala Polisi Jepang Mengundurkan Diri atas Pembunuhan Shinzo Abe

Sejauh ini, Inggris, Kanada, dan Australia telah mengikuti AS dalam mengumumkan boikot diplomatik - artinya mereka tidak akan mengirim delegasi resmi, meskipun atlet mereka tetap akan bertanding. AS mengatakan boikotnya disebabkan oleh "pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang."

China mengecam keras boikot tersebut, dengan alasan politik dan olahraga harus tetap terpisah, dan bahwa negara-negara peserta bertentangan dengan semangat persatuan Olimpiade. Dalam sebuah pernyataan awal bulan ini, Beijing mengancam pemerintahan Biden dengan pembalasan, memperingatkan langkah itu dapat membahayakan hubungan bilateral.